Aktivis Pertanyakan Direktur RSUD Malingping Terlalu Lama di Jabat Plt

    Aktivis Pertanyakan Direktur RSUD Malingping Terlalu Lama di Jabat Plt

    LEBAK, - Jabatan direktur RSUD Malingping dipertanyakan oleh aktivis, pasalnya jabatan tersebut terlalu lama dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang seharusnya hanya sementara.

    "Kami mempertanyakan kenapa direktur RSUD Malingping dijabat terlalu lama oleh Plt, kalau ga salah sampai sekarang sudah sekitar 5 tahun, " ujar Robi Teguh mempertanyakan, Selasa 17 Januari 2023.

    Sementara itu, Eman Sudarmanto dari LSM GNPK-RI mengatakan, meskipun jabatan Plt dapat diperpanjang, namun tidak selama itu dan pihaknya meminta agar jabatan Direktur RSUD Malingping segera definitif.

    "Ada kendala apa sehingga terlalu lama dijabat Plt, apakah tidak ada yang mau, tidak ada SDM nya atau kenapa?. Walaupun dapat jabatan Plt dapat diperpanjang, tapi tidak selama itu, kita minta agar jabatan tersebut segera definitif, " Kata Eman, Rabu 18 Januari 2023.

    Terpisah, Humas RSUD Malingping, dr. Gindo Asmara, ketika dikonfirmasi mengenai sudah berapa lama jabatan Direktur dan kendala jabatan tersebut terlalu lama dijabat Plt, menuturkan perihal tersebut diluar kewenangannya dan dapat dipertanyakan ke level birokrasi yang lebih tinggi.

    "Plt direktur kalau tidak salah sudah sekitar 6-7 tahun. Mengenai kendala pengisian jabatan direktur RSUD Malingping oleh Plt dapat ditanyakan ke Dinkes Provinsi Banten, BKD, Sekda atau Gubernur karena diluar wewenang kami. Adapun untuk SK Plt, yang menandatangani langsung oleh gubernur, bukan pihak Dinkes, " ujarnya ketika ditemui diruangannya.

    dr. Gindo pun menjelaskan bahwa di tahun 2023, ada sekitar 3 jabatan yang akan kosong karena 3 orang pada posisi tersebut memasuki masa pensiun.

    "Untuk tahun ini pun 3 jabatan di jajaran RS Malingping akan mengalami kekosongan, 2 jabatan Kabid dan 1 jabatan Kasi. Hal ini karena orang-orang pada posisi tersebut akan pensiun di tahun ini, " ungkapnya.

    Informasi yang diterima, Plt Direktur RSUD Malingping dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr. Ati Pramudji. Sedangkan Nana dari pihak BKD Banten ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp messenger perihal jabatan Plt direktur RSUD Malingping, sedang tidak aktif.

    Jika dilihat dari dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
    Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian dan Peraturan Menteri Aparatur Negara nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisisan Pimpinan Tinggi, baik itu Tama, Pratama, dan Madya.

    PNS yang ditunjuk sebagai Plt melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.

    Plh atau Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.***

    aktivis rsud malingping plt direktur terlalu lama humas
    Uce Saepudin

    Uce Saepudin

    Artikel Sebelumnya

    Serah Terima Jabatan, Camat Malingping Minta...

    Artikel Berikutnya

    Minim Kesejahteraan, PABPDSI Lebak Desak...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Danlanud Sultan Hasanuddin Didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Cab.7/D.ll Lanud Sultan Hasanuddin Hadiri Serah Terima Ibu Asuh Wara Daerah ll Koopsud ll
    Hidayat Kampai: Kisah Dunia Akademik yang Terkontaminasi Ulah Para Bahlul
    Sosialisasi Rekrutmen TNI AD di Sekolah-Sekolah
    Diduga Oknum Pejabat Perum Perhutani dan Pengusaha Tambangan Batu Bara Ilegal diKawasan Perum Perhutani Dinilai Rugikan Keuangan Negara, Tim Hukum LSM KPKB Akan Laporkan
    Khidmatnya Pembentukan Majlis Mudzakaroh Muhtadi Cidahu Banten (M3CB) di Kecamatan Cilograng Di Tutup Dengan Pengajian Kitab Kuning.
    Acara Kasepuhan Neglasari DiApresiasi Ormas DPD PERPAM Lebak selatan.
    Kanit Binmas Polsek Cilograng Bripka Agus Hendriyana S.H terus meningkatkan Sinergitas TNI-POLRI
    Melaksanakan Giat Apel OMP Pilkada Serantak 2024 di Halaman  Mako Polsek Cilograng
    Wartawan Sedang Meliput Diduga Diserang Kepala Inspektorat Deli serdang
    Diduga Adanya Trading In Fluence Dibalik Tambang Batu Bara Ilegal di Lebak Selatan  Kuasa Hukum LSM KPKB Angkat Bicara
    Deklarasi Ulama Kabupaten Serang Provinsi Banten
    Diduga Oknum Pejabat Perum Perhutani dan Pengusaha Tambangan Batu Bara Ilegal diKawasan Perum Perhutani Dinilai Rugikan Keuangan Negara, Tim Hukum LSM KPKB Akan Laporkan
    Kapolsek Polsek Cilograng Akp Asep Dikdik dan anggota melaksanakan Giat Apel OMP Pilkada Serantak 2024 di Halaman Kantor Kecamatan Cilograng
    Memberikan Dukungan Penuh kepada Moch Ojat Sudrajat dalam Seleksi Calon Anggota KI Provinsi Banten , Plt. Ketua DPD KNPI Banten, Ahmad Jayani
    Ketum PERPAM Desak Kepolisian Segera Menyelidiki Terkait Viral foto Syur Agar Tidak Menjadi Polemik di Masyarakat
    Rp. 28.000.000,- ANGGARAN PEMELIHARAAN GEDUNG AJENG  KASEPUHAN CIBADAK DESA WARUNG BANTEN CIBEBER DIDUGA DIGELAPKAN
    Oknum Pengusaha Batu Bara Ilegal Gaya Preman, Ketua Ormas BPPKB DPAC Bayah : Tidak Ada Yang Kebal Hukum
    RELAWAN URANG BANTEN ( RUB ) DEKLARASI NYATAKAN DUKUNGAN UNTUK MEMENANGKAN PASLON 1 AIRIN – ADE

    Ikuti Kami